/* Dock menu by www.iblographics.com ----------------------------------------------- */ .fisheye{ text-align: center; height: 62px; position: relative; } a.fisheyeItem { text-align: center; color: #000; font-weight: bold; text-decoration: none; width: 40px; position: absolute; display: block; top: 0; } a.fisheyeItem2 { text-align: center; color: #000; font-weight: bold; text-decoration: none; width: 40px; position: absolute; display: block; bottom: 0; } .fisheyeItem img { border: none; margin: 0 auto 5px auto; width: 100%; } .fisheyeItem2 img { border: none; margin: 5px auto 0 auto; width: 100%; } .fisheyeItem span, .fisheyeItem2 span { display: none; positon: absolute; } .fisheyeContainter { height: 50px; width: 200px; left: 500px; position: absolute; } #fisheye2 { position: absolute; width: 100%; bottom: 0px; } /* Fin del dock menu
Home | Looking for something? Sign In | New here? Sign Up | Log out

Saturday, April 2, 2011

Kegagalan SBY

Sekedar info renungkan hal-hal berikut ini :

- Sby tidak memiliki visi yg jelas tentang pembangunan ekonomi. Ekonomi masih terkooptasi gaya Orba yang sudah terbukti gagal yaitu dengan menerapkan rejim neoliberalisme.

- Sby tidak mampu memenuhi janji nya untuk mensejahterakan masy (harga sembako mahal, minyak tanah menghilang, antri dimana-mana)

- Sby tidak memenuhi janji tidak menaikan harga BBM (saat kampanye 2004)

- Sby tidak memenuhi janjinya untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 18 juta (dari awalnya 36 juta), malah angka kemiskinan meningkat menjadi 41 juta jiwa* pasca kenaikan harga bbm 23 mei 2008 lalu

- Sby tidak mampu mewujudkan janjinya dalam kampanye 2004 untuk membangun 1 juta rumah untuk kalangan miskin

- Sby telah menyerahkan kekayaan negara berupa kandungan Blok Cepu sebanyak 10,9 milyar barel* kepada perusahaan asing (Exxon Mobile)

- Pemberantasan korupsi dibawah pemerintah SBY sangat lamban. Tidak ada satupun kasus besar (BLBI) yg dapat diselesaikan oleh Kejakgung dan Polri era Sby. Pemberantasan korupsi sepenuhnya dilakukan oleh KPK yang merupakan badan independen (bukan subordinat Sby)

- Pemerintah Sby melakukan state capture corruption, yaitu membiarkan legislasi pemerintahannya digerogoti oleh elit konglomerat yang menguasai berbagai proyek-proyek nasional

- Pemerintah Sby melakukan state capture corruption dengan menjadikan politik APBN untk mempertahankan kekuasaan dengan menciptakan program-program yang berpotensi menyebabkan moral hazard di masyarakat sperti PNPM, P2KP, dll. Program-program tsb sangat lemah dalam tahap pengawasan sehingga rawan penyimpangan.

- Pemerintah Sby menyuburkan KKN dengan menjadikan (beberapa) kerabat dan Tim Kampanye 2004 menjadi pejabat penting di BUMN dan TNI

- Sebagai Presiden, Sby tidak bisa menjadi panutan bagi rakyatnya dalam bertindak prudent atau hati-hati dengan adanya kasus Sby ketipu sebanyak 3 kali yaitu Blue energy, padi supertoy dan pupuk nutrisi.

- Sby telah melepaskan para kriminal Gam yang telah membakari ribuan gedung sekolah dan pemerintahan, melakukan pembunuhan dan terorisme thdp rakyat tak berdosa, memungut pajak secara tidak sah dengan melakukan perjanjian Helshinky tanpa ada jaminan bahwa Gam tidak akan memerdekakan diri.

- Sby tidak berani mereformasi binsis TNI

- Angaran naik 2 kali lipat, tapi kemiskinan tidak berkurang, bahkan cenderung bertambah. Artinya, kebijakan yang ditelurkan tidak tepat sasaran dan tidak kredibel

- Sby tidak mampu menjaga stabilitas ekonomi makro seperti inflasi yg sangat tinggi, ihsg dan kurs yng tidak stabil.

- Sby tidak mampu meningkatkan alutsista negara secara signifikan padahal APBN naik 2 kali lipat dibanding 2004.

- Politik luar negeri sangat kental dengan kepentingan Pihak AS sebagai contoh Sby tidak mampu bersikap tegas atas dikeluarkannya resolusi PBB tentang Nuklir Iran. Sby tidak memperhitungkan sebagai negara Islam terbesar di dunia lbh memilih untuk membela kepentingan sekutu AS ketimbang Iran. Sby juga menyerahkan Blok cepu kepada AS 1 hari sebelum kunjungan Menlu AS ke Indonesia.

- Sby mengembangkan penegakan hukum secara adat, yaitu dengan membiarkan menteri2 nya yang terlibat kasus korupsi tidak diproses secara hukum yaitu Sudi, Hamid, Dino, Maftuh, Fahmi, Paskah, Kaban, Numbery, dll.

- Dalam banyak kesempatan Sby melakukan pembohongan publik yaitu tentang angka kemiskinan dalam pidato kenegaraan thn 2006 dan tahun 2008

- Sby diduga melakukan pembohongan publik dgn merekayasa statistik kemiskinan dan pengangguran. Hal ini dimungkinkan karena sejak thn 2005 BPS dialihkan menjadi dibawah wewenang Bappenas, bukan lagi di bawah Presiden

- dll

Silakan ditambahkan.

No comments:

Post a Comment